Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

Saat Pembuatan Faktur Pajak #2

Pada artikel sebelumnya sudah dibahas mengenai saat pembuatan Faktur Pajak untuk BKP tertentu seperti barang dagangan, aktiva atau inventaris (yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan) dan BKP yang tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Sebagai lanjutannya, dalam artikel ini akan diuraikan ketentuan mengenai saat pembuatan Faktur Pajak untuk penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

 

Ketentuan Umum

Secara umum, Faktur Pajak atas penyerahan JKP dilakukan pada saat penyerahan JKP tersebut dilakukan. Tapi jika sebelum penyerahan JKP dilakukan, pengusaha sudah menerima pembayaran, baik sebagian atau seluruhnya, maka Faktur Pajak harus dibuat pada saat pembayaran diterima.

Mengidentifikasi saat pembuatan Faktur Pajak berdasarkan saat diterimanya pembayaran, tidaklah sulit. Sebab mengalirnya uang atau alat pembayaran lain dari pembeli JKP kepada penjual JKP dapat dilihat dengan mudah, karena dapat ditelusuri dari arus kas atau bank.

Tetapi sebaliknya, mengidentifikasi saat pembuatan Faktur Pajak berdasarkan saat diserahkannya JKP oleh penjual kepada pembeli atau penerima JKP tidaklah mudah untuk dilakukan. Tetapi umumnya, penyerahan jasa dianggap telah terjadi apabila sebagian atau seluruh fasilitas atau kemudahan telah tersedia, atau setelah sebagian atau seluruh pekerjaan telah dilakukan.

 

Saat Penyerahan JKP

Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, menyatakan bahwa penyerahan JKP terjadi pada saat:

  1. Harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan Faktur Penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten;
  2. Kontrak atau perjanjian ditandatangani, apabila saat sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tidak diketahui; atau
  3. Mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri JKP.

 

Pengakuan Piutang-Penghasilan

Dari ketiga poin yang disebutkan di Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi penyerahan JKP ada yang menimbulkan akun Piutang maupun Penghasilan dan ada pula yang tidak. Ketentuan ini nyaris sama dengan transaksi penyerahan BKP yang disebutkan dalam Pasal 1A ayat (1) UU PPN yang telah dibahas di artikel sebelumnya.

"Transaksi penyerahan JKP yang menimbulkan akun Piutang-Penghasilan adalah transaksi penyerahan JKP yang dibarengi atau diikuti dengan adanya pembayaran dari pihak penerima JKP. Pembayaran itu bisa dalam bentuk uang atau pembayaran dalam bentuk barang maupun jasa lain (barter)"

Untuk transaksi penyerahan JKP yang menimbulkan akun Piutang dan Penghasilan, menurut Pasal 17 ayat (5) tersebut, saat terutangnya PPN adalah pada saat harga atas penyerahan JKP dicatat atau diakui sebagai Piutang dan Penghasilan. Secara akuntansi, saat pencatatan akun Piutang dan Penghasilan ini bersamaan dengan saat penerbitan invoice atau faktur penjualan oleh PKP yang melakukan penyerahan.

Misalkan PT ABC memberikan jasa survey kepada PT XYZ dengan nilai fee Rp 10.000.000,00. Sesuai perjanjian, invoice baru akan dibuat setelah pekerjaan selesai dilakukan dan pembayaran akan dilakukan seminggu setelah invoice diterima oleh PT XYZ. Pada tanggal 15 Januari 2013, pekerjaan survey selesai dilakukan dan PT ABC menerbitkan invoice pada tanggal 16 Januari 2013. Kemudian PT XYZ melakukan pembayara pada tanggal 22 Januari 2013.

Dalam ilustrasi kasus tersebut, yang ditentukan sebagai saat terutangnya PPN sebenarnya adalah pada saat pekerjaan survey telah selesai dilakukan yaitu pada tanggal 15 Januari 2013. Akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (5) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, PT ABC diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak pada saat yang sama dengan penerbitan invoice yaitu tanggal 16 Januari 2013. Kebijakan ini diberikan agar PKP dapat dengan mudah melakukan rekonsiliasi dan ekualisasi antara Faktur Pajak dan invoice atau faktur penjualan.

Tetapi perlu diingat bahwa kebijakan tersebut hanya diberikan apabila sampai dengan saat invoice diterbitkan belum terjadi pembayaran, baik sebagian atau seluruhnya, dari PT XYZ (penerima JKP). Seandainya sebelum tanggal 16 Januari 2013 telah terjadi pembayaran uang muka, maka Faktur Pajak atas uang muka tersebut harus dibuat pada saat pembayaran diterima.

 

Pekerjaan Secara Bertahap

Jika pekerjaan survey oleh PT ABC dilakukan secara bertahap dan penagihannya juga dilakukan secara bertahap sesuai progress pekerjaan (berdasarkan termin), maka pembuatan Faktur Pajaknya pun dilakukan secara bertahap sesuai dengan termin penagihan. Ketentuan ini berlaku karena PT ABC akan mencatat dan mengakui Piutang dan Penghasilannya juga secara secara bertahap sesuai dengan termin tagihan.

Misalkan PT ABC menandatangani kontrak/perjanjian pemberian jasa survey kepada PT XYZ. Pekerjaan pelaksanaan survey akan dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan dan penagihan akan dilakukan secara bertahap setiap dua bulan sekali sesuai dengan progress pekerjaan.

Kemudian pada tanggal 28 Februari 2013, PT ABC telah melaksanakan 25% pekerjaan dan telah membuat laporan atas hasil pekerjaan tersebut. Kemudian PT ABC membuat tagihan (invoice) pada tanggal 28 Februari 2013 tersebut.

Dari ilustrasi tersebut, Faktur Pajak atas tagihan pekerjaan sebesar 25% harus dibuat pada tanggal 28 Februari 2013 atau sama dengan tanggal 28 Februari 2013. Karena dengan adanya invoice (atau faktur penjualan maupun bukti tagihan lainnya), secara akuntansi berarti PT ABC sudah mengakui adanya Piutang atau Penghasilan dari PT XYZ.

 

PPN atas Penyerahan Jasa Konstruksi

Tetapi akan lain ceritanya jika jasa yang diserahkan oleh PT ABC adalah jasa konstruksi. Sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, khusus untuk jasa konstruksi saat pembuatan Faktur Pajaknya berbeda.

Seperti diketahui, jasa konstruksi umumnya juga dilakukan lebih dari satu periode. Penagihannya pun biasanya dilakukan secara bertahap (termin) sesuai dengan progress pekerjaan yang telah dilakukan. Akan tetapi berbeda dengan jasa lainnya, jasa konstruksi dianggap belum ada dan belum terjadi penyerahan jasa apabila bangunan atau proyek yang diborongkan belum selesai 100% dan belum diserahkan kepada pemilik proyek.

Itulah sebabnya dalam memori penjelasan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, diberikan contoh mengenai saat terutangnya PPN (yang menjadi dasar pembuatan Faktur Pajak) khusus untuk penyerahan jasa pemborong bangunan atau jasa konstruksi. Dari contoh yang diberikan di memori penjelasan pasal tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

  1. PPN atas uang muka (down payment) jasa konstruksi terutang pada saat uang muka tersebut diterima. Begitu juga dengan PPN atas tagihan termin, terutang pada saat pembayaran termin diterima;
  2. Pada saat bangunan selesai 100% dan diserahkan kepada pemilik proyek, PPN atas seluruh nilai kontrak konstruksi terutang pada saat bangunan atau fisik proyek yang telah selesai tersebut diserahkan. Biasanya moment ini ditandai dengan ditandatanganinya berita acara serah terima bangunan.

Dengan demikian, saat pembuatan Faktur Pajak untuk uang muka dan termin semestinya adalah pada saat uang muka dan pembayaran termin diterima oleh kontraktor (karena ini merupakan saat terutangnya PPN). Jadi pada saat menyampaikan invoice atau tagihan atas uang muka dan termin, PKP kontraktor belum diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak. Bisa dikatakan dalam konteks ini UU PPN lebih mengedepankan asas cash basis. Besarnya DPP dan PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak adalah sejumlah uang muka atau pembayaran termin yang diterima.

Dalam praktik sehari-hari, kerap kali pemilik proyek mensyaratkan agar kontraktor menyertakan Faktur Pajak pada saat menyampaikan invoice atau tagihan. Bagi kontraktor, pembuatan Faktur Pajak yang tanggalnya sama dengan tanggal invoice relatif tidak akan menimbulkan masalah. Akan tetapi bagi pemilik proyek yang menerima dan mengkreditkan Faktur Pajak tersebut, bisa menimbulkan masalah. Dalam suatu pemeriksaan pajak pernah dijumpai kasus di mana fiskus menganggap bahwa Faktur Pajak yang tanggalnya sama dengan tanggal invoice tersebut adalah Faktur Pajak prematur (terbit atau lahir sebelum waktunya). Sebab sesuai dengan ketentuan yang berlaku Faktur Pajak atas uang muka atau termin seharusnya terbit sesuai dengan tanggal bayar.

Kemudian pada saat bangunan selesai 100% dikerjakan dan diserahkan kepada pemilik proyek, Faktur Pajak harus dibuat pada saat penandatanganan berita acara penyerahan bangunan atau penyerahan hasil pekerjaan. Dalam hal ini tanggal Faktur Pajak seharusnya sama dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan bangunan tersebut. Besarnya DPP dan PPN yang dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah sebesar nilai kontrak konstruksi (termasuk nilai uang jaminan atau nilai retensi) dikurangi dengan uang muka dan pembayaran termin yang sebelumnya telah diterima.

Ketentuan ini diberlakukan karena pada saat bangunan selesai dikerjakan 100% maka berarti penyerahan JKP dianggap sudah terjadi sepenuhnya. Saat penyerahan JKP dalam hal ini dianggap terjadi pada tanggal penandatanganan berita acara serah terima bangunan. Jadi meskipun pada saat itu kontraktor belum membuat invoice dan belum menerima sisa pembayaran, akan tetapi karena penyerahan JKP telah terjadi lebih dahulu, maka saat terutangnya PPN (dan sekaligus saat pembuatan Faktur Pajak) adalah pada saat penandatanganan berita acara.

Seringkali ditemui kontraktor pada saat membuat Faktur Pajak tersebut, nilai retensi atau jaminan juga ikut dikeluarkan dari DPP Faktur Pajak. Alasannya karena retensi atau jaminan tersebut baru akan dibayar setelah periode tertentu sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Akan tetapi dalam banyak praktik pemeriksaan pajak, hal tersebut dianggap salah oleh pemeriksa pajak. Dalam hal ini pemeriksa pajak umumnya beranggapan sama dengan apa yang dicontohkan oleh memori penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tersebut (sebelumnya contoh tersebut juga dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002, yang berlaku sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tersebut).

 

PPN atas Pemakaian Sendiri JKP

Seperti disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, dalam konteks penyerahan JKP termasuk pula penyerahan JKP yang berupa pemakaian sendiri JKP maupun pemberian cuma-cuma JKP. Dalam hal ini berarti terhadap transaksi penyerahan JKP ini tidak pernah akan ada pembayaran dari penerima JKP. Dan karena tidak ada pembayaran dari penerima JKP dan tidak termasuk dalam konteks penjualan atau penghasilan, berarti tidak akan pernah pula muncul akun Piutang maupun akun Penghasilan. Dengan demikian khusus untuk pemakaian sendiri JKP maupun pemberian cuma-cuma JKP ini saat pembuatan Faktur Pajaknya bukan didasarkan pada saat penerbitan invoice seperti yang telah dijelaskan di atas.

Bahasan lengkap mengenai pengenaan PPN atas pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma baik atas BKP maupun JKP dapat dibaca dalam artikel ini.

Dalam pasal 17 ayat (5) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 menyatakan bahwa saat terutangnya PPN atas pemakaian sendiri maupun pemberian cuma-cuma JKP adalah pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya. Sayangnya dalam pasal tersebut maupun memori penjelasannya tidak dijabarkan lebih lanjut mengenai ketentuan tersebut dan tidak ada contoh yang bisa dijadikan acuan.

Umumnya para praktisi pajak menganggap bahwa yang dimaksud dengan ‘...saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai...’ itu identik dengan penyerahan jasa atau barang yang akan digunakan. Misalnya sebuah perusahaan konstruksi memberi bantuan kepada korban bencana tanah longsor dengan cara menyediakan mesin pengeruk tanahnya untuk digunakan oleh tim SAR (masuk kategori pemberian cuma-cuma JKP). Maka dalam hal ini, yang dimaksud dengan saat tersedianya fasilitas atau kemudahan (penyerahan JKP) adalah pada saat mesin pengeruk tanah itu diserahkan kepada tim SAR.

Contoh lain misalnya sebuah perusahaan pengembang (developer) menggunakan beberapa unit rumah KPR-nya untuk digunakan oleh karyawannya sendiri sebagai rumah dinas pegawai (masuk kategori pemakaian sendiri JKP). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan saat tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai adalah pada saat rumah tersebut diserahkan kepada pegawai yang akan menempati.

Dalam praktiknya, penentuan saat terutangnya PPN atas pemakaian sendiri JKP atau pemberian cuma-cuma JKP ini seringkali menimbulkan konflik antara PKP dengan fiskus. Hal ini disebabkan karena tidak jelasnya ketentuan mengenai saat terutangnya PPN yang menjadi dasar untuk penerbitan Faktur Pajak.

-ooOoo--

Share

Login to...

Kurs Fiskal Minggu Ini

lazada.co.id